Evalusai kinerja dari komisi 2 DPRD Kalsel Kepada 16 UPTD di wilayah Pemprov Kalsel
Banjarmasin, Lensa Banua. – Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengadakan rapat evaluasi pendapatan terhadap 16 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang telah diundang dalam pertemuan yang berlangsung hari ini. Beberapa BLUD yang hadir antara lain RSUD Ulin, RSUD dr. Moch. Ansari Saleh, Laboratorium Kesehatan, Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat, Laboratorium Bahan Konstruksi, Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja, serta UPT Laboratorium Lingkungan. Selain itu, hadir pula Balai pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan, Taman Hutan Raya Sultan Adam, UPT Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral, Pelabuhan Perikanan Batulicin, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Kebun Raya Banua, BPAM Banjarbakula, dan UPT TPA Banjarbakula. Rabu (8/1)
Dalam kesempatan ini, Arif, Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Pemprov Kalsel, menyampaikan pentingnya evaluasi ini dalam meningkatkan kinerja BLUD dan optimalisasi pendapatan. Menurutnya, pihaknya menyambut baik langkah Komisi II DPRD Kalsel yang sangat serius dalam mengevaluasi pendapatan BLUD dan berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem operasional dan layanan yang ada. “Kami sangat mendukung dan mengapresiasi perhatian Komisi II yang sangat serius dalam membahas masalah pendapatan BLUD. Ini adalah langkah positif untuk memperbaiki kualitas layanan dan memaksimalkan potensi pendapatan daerah,” ujar Arif.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Paman Yani, yang memimpin rapat, menekankan pentingnya keterbukaan dan kerjasama antara pemerintah daerah dan BLUD dalam memajukan sektor kesehatan, pendidikan, serta pelayanan publik lainnya. “Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh masing-masing BLUD dapat dimaksimalkan dan digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa BLUD bekerja secara efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan daerah,” ungkap Paman Yani.
Sekretaris Komisi II, H. Jahrian, juga memberikan catatan penting terkait pengelolaan pendapatan BLUD, dengan menekankan perlunya perencanaan dan pengawasan yang lebih ketat. “Agar BLUD dapat berfungsi optimal, kami mendorong agar lebih banyak inovasi dilakukan dalam pemanfaatan sumber daya dan peningkatan kualitas pelayanan,” katanya.
Rapat evaluasi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan kinerja BLUD, sekaligus mendukung program pembangunan daerah yang lebih baik di Kalimantan Selatan.
